Right or Wrong

Beberapa hari yang lalu ada kejadian yang bikin aku mikir soal hubungan kita dan pemerintah kita. Jadi ceritanya adalah, waktu SBY lagi pidato tentang kasus KPK vs Polri, ada beberapa teman yang langsung update status dan kritik SBY abis-abisan. Waktu itu aku udah mengernyitkan dahi tuh. Dalam hati sih bilang gini, “Ini apaan sih, apapun yang dilakukan Presidennya kok disalah-salahin.” Dan bener deh, abis itu ada teman lain yang bilang hal yang sama. Dia bikin status, “Udahlaah, let the guy finish his speech. Blom kelar udah dikomentarin ini itu…” 

Yup! Pada akhirnya SBY nyelesein pidatonya dan jelas bilang kalau kasus korupsi Polri ditangani oleh KPK. Lalu abis itu banyak yang ngasih pujian karena SBY dinilai memberi sikap yang tepat. Tapi banyak juga yang bilang kalau SBY ambil keputusan itu cuma buat sekedar pencitraan. Cuma buat menaikkan dukungan dan popularitasnya. Cuma buat persiapan Pemilu ntar biar menang.

Dalam hati aku ngerasa gini, “Susah ya jadi Presiden. Salah benar, dicurigain mulu.” Trus aku lumayan lah kepikiran soal hal ini. Jadi empati juga sama SBY. Trus tiba-tiba tercetus, “Atau jangan-jangan karena emang rakyatnya aja tuh yang curigaan. Ngga ada respect to the leaders. ”

Nah, aku jadi kepikiran nih soal kritik-mengkritik pemerintah ini. Aku sama sekali tidak kontra kritik. Principally, aku tetep berpendapat kalau mengkritik pemerintah itu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dan Indonesia adalah negara demokrasi kan? Negara kita adalah negara dimana kebebasan berbicara dan berpendapat dijamin oleh undang-undang. So, ngga ada salahnya mengkritik pemerintah. Hanya saja, mengkritik dan mencari-cari kesalahan itu tidak sama, dan bahkan mengkritik pun sebaiknya ada aturannya. Kali ini aku mau bahas sedikit soal perlunya prinsip respect and fairness ketika kita mengkritik pemerintah.

1.  Please, criticize with respect.

Ada banyak orang yang mengkritik pemerintah, being too emotional, marah-marah dan akhirnya memaki pemerintahnya sendiri. Bodoh lah. Tolol lah. Idiot lah. Hahaha, aku pernah. Tapi aku belajar untuk tidak lagi. Why? Karena saat memaki-maki pemerintah, we don’t show any respect to them. Dalam hal ini aku mau bandingin dengan hubungan anak dan orang tua. Seburuk-buruknya orang tua kita, kita tidak seharusnya memaki-maki mereka, because no matter what we have to respect them. Bukankan pemerintah itu seperti orang tua kita? Aku tetep berpikir, seburuk-buruknya pemerintah, we need to respect them. Kedua, somehow aku diingetin kalo perkataan itu punya kuasa.

Dulu, waktu para blogger kumpul-kumpul sama Ci Nelly, aku inget banget Ci Nelly bilang, “Jangan lah kita sebut anak kita itu nakal, kita sebut aja misbehave.” So, walaupun Aiden hari itu lagi bandel-sebandelnya, Ci Nelly ga akan sebut “Aiden nakal” She learns to speak good things about Aiden, she speaks, “Oh Aiden, good boy, anak yang punya roh penurut, etc etc.” 

Perkataan buruk itu seperti kutuk. Kalo kita bilang anak kita nakal, nakal, nakal, seperti itu lah anak itu jadinya. Speak the good things about them, dan akan jadi seperti itu jugalah mereka.  Echa juga pernah ngebahas soal hal ini. Kalo lagi sebel sama orang, bukannya ngejelek-jelekin orang itu, better to speak tentang kualitas yang kita pengen ada dalam diri orang itu.

Jadi, kalau dalam konteks hubungan antar manusia prinsip perkataan punya kuasa itu berlaku, menurut aku prinsip itu juga berlaku untuk hubungan rakyat dan pemerintah. Kalau kita kata-katain pemerintah tolol, bodoh, goblok, en segala macem harsh words, jangan kaget kalau pemerintah tidak menjadi lebih baik. Perkataan kita mengambil peran, karena perkataan kita punya kuasa. Ada baiknya kita belajar untuk memperkatakan hal baik tentang para pejabat, hal baik tentang sistem pemerintahan, hal baik tentang negara ini keseluruhan. Dan biarlah perkataan yang baik itu menghasilkan buahnya. Perkatakanlah berkat untuk pemerintah, dan kamu akan menuai berkat. Tidak ada salahnya kok mengkritik dengan penuh kelemahlembutan dan kesabaran. Aku juga masih belajar untuk tetap mengkritik dengan elegan.

2. Please, don’t lose pride as Indonesian.

Kebanggaan. Menjadi manusia Indonesia, apakah itu kebanggaan? Mungkin banyak di antara kita yang menjawab, tidak. Apa yang bisa dibanggakan dengan semua hal-hal aneh di negara ini. But, guys, kalau bukan kita yang bangga dengan negara ini, siapa lagi?

Buat teman-teman yang sedang berada di pusaran orang asing dan banyak orang mendeskripsikan bangsa dan negaramu dari hal-hal yang tidak menyenangkan, don’t lose pride as Indonesian. Mungkin sekarang kamu berada di Malaysia dan kamu sering dikira TKI. Don’t lose pride. Di Kompas minggu beberapa edisi yang lalu, ada artikel tentang wanita Indonesia yang ada di Malaysia dan menjadi sosialita disana. Dia bilang, “Kalo ada orang Malaysia bertanya kepada saya,’Are you Indon?’, saya akan jawab, “No, I am Indonesian.” Saya mau mengajar orang Malaysia menaruh hormat kepada negara saya’”

That’s pride. Indon adalah term yang sering dipakai untuk merendahkan bangsa kita di Malaysia. Sudah kebiasaan umum di Malaysia, Indonesia disebut dengan Indon. Tapi wanita ini, tidak menyerah begitu saja dengan kebiasaan umum. Dia tahu negaranya eksportir TKI, mungkin dia malu, tapi dia berjalan dengan kepala tegak, dan mengambil bagiannya untuk mengajar negara importir TKI tetap menaruh hormat dengan bangsanya.Once again, that’s pride.

Kalau kamu ada dalam masyarakat yang mengenal Indonesia dari hal-hal yang buruk, itu kesempatanmu untuk explain to them. Indonesia masih punya banyak kualitas bagus meskipun yang di blow up di media adalah hal-hal buruk. Aku tidak mengajak teman-teman untuk mengingkari kekurangan bangsa kita. Aku mengajak teman-teman untuk membuat sebuah keseimbangan informasi. Persepsi orang terbentuk dari berapa banyak informasi yang dia punya. Kalau orang asing punya persepsi buruk soal Indonesia, itu normal karena media biasanya hanya memuat hal buruk. Indonesia yang korup, Indonesia yang penuh teroris, Indonesia yang anak mudanya tawuran etc etc. For the media bad news is good news. Tugas kita lah sebagai warga negara untuk menjelaskan hal-hal baik yang tidak diungkap di dalam media.

Bukannya aku menggampangkan soal perasaan malu atau disalah mengerti oleh orang asing. Jangan salah tangkap. Aku juga pernah mengalaminya kok. Justru pekerjaan kami, as a diplomats, sangat dekat dengan hal-hal seperti itu. Para diplomat, harus menjelaskan mengenai isu korupsi, isu pelanggaran ham, isu ketidakbebasan beragama, dan isu-isu memalukan lain, di depan masyarakat internasional.  Even kadang dibilang, diplomat itu seperti tukang cuci piring. Orang lain yang bikin kericuhan, diplomat yang harus bersih-bersih. It’s alright. Sudah menjadi tugas diplomat.  Tapi, fyi, aku tahu bagaimana kondisinya, pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri kita dengan Menteri Luar Negeri asing, bahkan Presiden kita dengan Presiden asing, ketika pertanyaan-pertanyaan tentang fakta memalukan itu diajukan. But hey, Presiden kita, Menteri Luar Negeri kita, merasakan apa yang kita rasakan. Tapi mereka menjawab dengan kepala tegak, tanpa kehilangan pride sebagai bangsa Indonesia.  Dukunglah mereka dengan menjaga pride yang sama tetap ada dalam hati kita.

3. Please, be wise with the media

Media, maybe is the biggest power in this century. Kalau ada yang baca bukunya Thomas Friedman, The World is Flat, disitu dibahas soal how the world has been changing since the media was found. Tapi ya itu tadi, kaya yang aku bahas di atas, kadang media tidak memiliki keseimbangan informasi. For them, good news is bad news. For us, that bad news could make us apathetic with our own government. Ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal buruk, terus menerus, hari demi hari, apalagi dengan pola over-dramatized dari media-media tertentu, kita jadi apatis. Menganggap tidak ada hal baik di negara ini. Menjadi tidak adil kepada pemerintah. Mulai mencari-cari kesalahan. Namun tidak memberi penghargaan kepada prestasi mereka. Yah, bukan berarti pemerintah, di mana aku menjadi bagian di dalamnya, pengen dipuji atau butuh pujian, tapi ini soal bersikap adil kepada siapun, termasuk dengan pemerintah. Tidak terjatuh pada sikap apriori, dimana ketika kita sudah kecewa dengan seseorang lalu kita menganggap semua yang dia lakukan salah.

Lalu soal menyebarkan berita buruk, entah itu mengenai kesalahan pemerintah, entah itu mengenai kemunduran ekonomi, atau apapun. Ketika kita menyebarkan berita seperti itu di media sosial, apakah kita telah melakukan hal yang adil dengan menyebarkan berita baik penuh harapan, ketika ada? Misalnya, apakah ketika kita bersemangat menyebarkan berita mengenai SBY marah-marah pada pidato hari anak, kita juga akan bersemangat menyebarkan berita ketika speech SBY di G20 mendapat pujian? Apakah ketika kita bersemangat menyebarkan berita mengenai kericuhan FPI menutup gereja, kita juga bersemangat menyebarkan berita mengenai Laskar NU menjaga ibadah di gereja-gereja? Apakah ketika kita bersemangat menyebarkan berita mengenai kenaikan harga tempe, kita juga sama semangatnya menyebarkan berita mengenai peningkatan produksi minyak Pertamina? Atau, ketika kita membaca berita-berita baik, lalu kita mulai mencurigai pemerintah, tidak memberikan penghargaan yang tulus, menaruh prasangka buruk, lalu tetap menyimpan berita itu rapat-rapat?

Sekali lagi, ini soal keseimbangan dan bersikap adil, kepada pemerintah, kepada bangsa dan kepada negara ini. Ini soal bersikap seimbang dan adil kepada diri sendiri.

Masih soal media, berhati-hatilah, karena tidak semua yang ada di media itu benar dan tepat. Misalkan begini, ada kalimat seperti ini, “KBRI tidak memberitahu keluarga soal kematian TKI A di luar negeri.” Kalimat seperti ini mungkin benar, tapi tidak tepat. Benar, karena KBRI memang tidak memberitahu keluarga si A. Tapi tidak tepat karena tidak ada pejabat KBRI yang diwawancarai, dalam hal ini, berita itu tidak cover both side. Karena tidak cover both side, tidak terungkap fakta soal TKI A yang datang dengan paspor palsu, identitas palsu. Nama dan alamat yang tertulis di dalam paspor adalah nama dan alamat palsu, yang ketika didatangi ke sana, tidak ada seorangpun mengenal nama A. Bagaimana KBRI mau memberitahu keluarga A, ketika paspor sebagai satu-satunya identitas TKI, palsu? KBRI bukannya tidak memberitahu keluarga si A, tapi KBRI tidak bisa memberitahu keluarga si A. Satu kata yang hilang bisa menimbulkan persepsi yang berbeda.

Itu hanya contoh. Sedikit contoh lagi dari kasus TKI. Karena aku orang dalam, aku tahu bagaimana sebenarnya kasus-kasus TKI itu. Ketika ada kasus TKI akan dihukum mati, semua media membahasnya habis-habisan. Tapi tahukah masyarakat kalau baru-baru ini ada KBRI berhasil membebaskan seorang TKI tidak bersalah yang dipenjara hanya karena ia menjadi saksi sebuah pembunuhan? Apakah ada media yang membahas? Jawabannya tidak ada. Apakah media tahu? Ah, apa sih yang media ngga tahu? Persoalannya, good news is not totally good news for the media. Kadang aku berpikir, di negara ini media adalah seperti partai oposisi bagi pemerintah. Benar bahwa media memegang fungsi pengawasan bagi pemerintah. Tapi jangan lupa, media juga bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar bagi masyarakat.

Jangan lupa juga kalau media itu punya nilai-nilai yang sedikit banyak mempengaruhi caranya menyajikan berita. Nilai-nilai itu bisa berasal dari ideology yang dianut, posisi politik pemiliknya, sumber dana, pandangan hidup reporter dan lain-lain. So, be wise with the media, berita itu lebih seperti fakta yang sudah diolah. Media juga perlu dikritisi, bukan ditelan mentah-mentah. Tidak semua yang kita dapat dari media itu benar. Tidak semua yang kita dapat dari media itu tepat.

But don’t worry, tidak semua media tidak melakukan kode etik jurnalistik. I keep encouraging you to read the newspaper, watching news programme etc… Media melatih kita berpikir kritis mengenai apa yang sedang terjadi di negara ini. Media juga menunjukkan apa yang harus kita doakan agar doa kita tepat sasaran dan efektif buat bangsa dan negara.

4. Please, help the government

Sebelum ngebahas soal ini, mungkin ada yang mengajukan pernyataan, “Pemerintah aja ngga pernah nolong gue, masa gue mesti tolong pemerintah. “ Yaaah, aku cuman bisa bilang, apa kita mesti nunggu orang berbuat baik dulu, baru kita berbuat baik kepada mereka?”

Disini aku mau ngebahas soal total diplomacy. Aku baru tahu konsep ini waktu aku nyemplung ke dalam dunia diplomasi itu sendiri. Kurang lebih maksudnya adalah, setiap warga negara mengambil peran sebagai seorang diplomat untuk mempromosikan bangsanya, menjelaskan apa yang salah dan kurang tepat, dan menjalin hubungan baik dengan negara lain. And I guarantee you, people to people contact seperti ini punya kekuatan yang tidak kalah efektifnya dengan pertemuan-pertemuan bilateral antar pemerintah. Ini juga berarti ketika kita berada di negara asing, atau di komunitas asing, kita tidak menjadi batu sandungan untuk mereka. Is it easy? No, jelas ngga gampang. Aku merasakannya. Susah banget buat menahan diri untuk menyeberang pada tempatnya, misalnya. Di Den Haag, jalanan sepi dan pasti aman-aman aja kalau kita ngga menyeberang di zebra cross. Beberapa kali aku sempet nekat, tapi yaaah, ngerasa aja, apa kata dunia kalau ada orang Indonesia, government official pula, melanggar peraturan. Mereka bakal bilang, pantes negaranya korup. Wew! 

Cuman ya itu, kita mesti punya sikap hati yang cinta dan bangga dengan negara ini. Sehingga ketika kita menjelaskan kepada mereka yang kurang mengerti, kita bisa menjelaskan dengan baik. Bukannya malah mengeluhkan dan membongkar kekurangan pemerintah kita sendiri kepada orang asing. Atau ketika kita membicarakan kekurangan bangsa ini kepada orang asing, kita membawa pembicaraan itu sebagai sebuah diskusi yang sifatnya edukatif dan mencerahkan, bukan sebagai sebuah ungkapan rasa tidak puas kepada negara sendiri, penuh dengan sikap unrespect dan kehilangan kebanggaan sebagai bagian dari bangsa ini.

Baru-baru ini saya ke Kuala Lumpur, dan pergi ke toko kain yang penjualnya dari etnis India. Waktu dia tahu saya dari Jakarta, dia bilang, “Oh, Indonesia is good, not like here, bad.” Deep inside my heart, aku seneng negaraku di bilang bagus, tapi tetep aja ada rasa ga enak, “Orang ini kenapa sih malah ngejelek-jelekin negara sendiri?” Mungkin orang India di Malaysia memang tidak dalam posisi sebaik etnis Chinese atau Melayu disana. Tapi tetep aja, walopun saya bukan penggemar Malaysia, rasanya tidak nyaman ada warga negara yang menjelek-jelekkan negaranya sendiri di depan orang asing. Terus abis itu, temenku yang kebetulan ikut denger bilang, “Oooh, Malaysia is also good kok.”

Lalu, apakah pertolongan kita untuk negara itu berguna? Hmm, tentu saja tidak akan mengubah negara ini in the blink of eye. Wanita yang menolak dipanggil Indon itu tidak serta merta mengubah pandangan seluruh orang Malaysia tentang Indonesia. Tapi percayalah, semua itu akan tetap membuat perbedaan. Dan juga percayalah, walaupun presentasenya lebih sedikit, tetap ada kok pejabat-pejabat pemerintah yang melakukan tugasnya dengan benar. Baru-baru ini ada Jokowi dan Ahok yang berani melawan arus, transparan, professional, taat kepada perundang-undangan. Orang-orang seperti itu telah put extra efforts buat menentang arus. Tugas kita untuk mendukungnya. Kalau kita marah kepada oknum-oknum pemerintah, at least pikirkanlah orang-orang di dalam sistem itu yang masih mencintai negara ini dan melakukan yang terbaik dengan kapasitas dan power yang mereka punya.

Atau bagaimana kalau masuk ke dalam sistem itu dan memberi kontribusi yang mengubah sistem itu sendiri? Pegawai negeri bukanlah seindah yang dibayangkan orang. Jangan kira pegawai negeri itu hanya ongkang-ongkang baca koran dan main catur. Mungkin yang seperti itu memang ada. Tapi banyak yang pulang saat lewat tengah malam, stand by bahkan di saat hari libur, berlari ke sana berlari ke sini, tapi bagaimanapun mereka menahan diri untuk tidak mengeluh, karena menyadari kalau memang itu sudah menjadi tugasnya sebagai public servant. Dia tidak mengeluh, karena menyadari ada tukang-tukang bajaj, tukang-tukang becak, buruh-buruh bangunan yang membayar pajak untuk menggaji dia. Ada orang-orang yang ia perjuangkan.  Believe me, that kind of government officials are still exist. Mereka masih berpikir bahwa posisi pejabat publik adalah sebuah pengabdian. Mereka pasti sangat senang kalau ada yang mau masuk ke dalam sistem untuk membantu mereka memperjuangkan perubahan itu dari dalam.

Yup, I think it’s quite a long post. But I hope you guys, understand what I mean. Selama ini aku hampir ngga pernah ngebahas hal-hal kaya gini di blog ini. Ini lagi pengen aja hehehe… Mungkin lebih baik aku tutup dengan sebuah cerita... 

Waktu aku kecil, Bapak sering bacain cerita wayang. Kami juga sering nonton wayang orang bareng di Taman Sriwedari, Solo. Sebagai orang Jawa, Bapak memperkenalkanku pada salah satu budaya kami yang mungkin saat ini sudah kehilangan penggemar. Ada satu cerita wayang yang sampai sekarang baru aku bisa pahami. Tentang Kumbakarna. Kumbakarna adalah seorang raksasa, adik Raja Rahwana. Pasti udah tahu semua kan soal Rahwana itu? Dia raja lalim penguasa Ngalengkadiraja, yang mencuri Dewi Shinta dari Sri Rama. Ketika Ngalengka diserang pasukan monyet Sri Rama, Rahwana meminta bantuan Kumbakarna. Kumbakarna ini walaupun raksasa, memiliki budi dan moral yang baik. Dia mencoba memberi pengertian kepada Rahwana, agar dia mengembalikan Shinta. Tapi Rahwana menolak. Meskipun demikian, Kumbakarna tetap maju membantu pasukan Rahwana menghadapi Rama. Hanya saja, sebelum maju perang, Kumbakarna bilang, “Aku maju berperang bukan karena aku menyetujui tindakanmu, kak Rahwana, tapi karena aku membela negaraku yang saat ini sedang diserang musuh.” Kumbakarna mengambil bagiannya sebagai warga negara dan dia  menerima imbalannya, gugur di medan perang. Hal yang sama juga diperbuat oleh Resi Bisma dari cerita Mahabharata. Dia tetap membela Hastinapura, bukan karena setuju dengan tindakan jahat para Kurawa, tapi karena Hastina adalah negaranya. Dia juga mendapat imbalannya, mati dengan ratusan panah di sekujur tubuhnya.

Right or wrong is my country. Right or wrong I’m proud to be its citizen. Right or wrong I would respect my leaders. Right or wrong…

God bless Indonesia,

P.s : Aku mengakui kalau tulisan ini sedikit banyak dipengaruhi oleh posisi ku sebagai bagian dari pemerintah.  Bukan karena aku ingin membela institusi atau pemerintah secara umum. Tapi lebih sebagai bahan penyeimbang informasi agar kita dapat mengkritik pemerintah dengan lebih adil dan elegan. Tulisan ini murni pendapat pribadi dan bukan posisi resmi institusi.